Sabtu, 15 Mei 2021   

Kebijakan Perlindungan Pelapor

  

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Maksud dari adanya perlindungan Pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor.

1. Kebijakan Perlindungan Pelapor

Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya. Perusahaan melindungi Pelapor yang beritikad baik, melalui:

a. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan.

b. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor apabila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi Pelapor.

c. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.

d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada Pelapor yang lengkap identitasnya.


2. Apresiasi bagi Pelapor

  Setiap Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan berhak mendapat penghargaan. Ketentuan mengenai bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan akan ditetapkan dengan peraturan perusahaan tersendiri.

3. Sanksi bagi Pelapor yang Menyalahgunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

   Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan internal perusahaan, misalnya Pedoman Perilaku Etika, Kode Etik dan Perjanjian Kerja Bersama, peraturan  perundangan yang berlaku.